29 Februari 2020 - 00:48:36 WIB | Dibaca: 4457x

Medan (SIOGE) -  Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menilai kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, terkait distribusi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Sumatera Utara telah salah.
"Jakarta (pemerintah pusat) telah salah dalam kebijakan distribusi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Sumatera Utara," ujar Gubsu kepada sejumlah anggota Komisi VI DPR-RI di kantor Gubernur Jalan Diponegoro Medan, Jumat (28/2/2020).
Para wakil rakyat itu ke Sumut dalam rangka reses  masa persidangan II tahun sidang 2019-2020.
Gubsu merinci, luas lahan pertanian Sumut mencapai 397.947 hektar. Namun pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah pusat ke Sumut hanya cukup untuk lahan pertanian seluas 245.953 ha.
"Kami sebenarnya sudah surati, bahkan berdiskusi langsung dengan kementerian terkait. Kami sampaikan ada kesalahan tentang luas pertanian kami dengan besarnya jumlah pupuk bersubsidi yang dialokasikan ke Sumut," kata Gubsu.
Ia mendesak Komisi VI untuk memerhatikan hal ini. Sebab, Gubsu ingin menjadikan Sumut bermartabat dalam hal pertanian. Ia ingin menjadikan Sumut sebagai provinsi agraris.
Menanggapi hal itu, Martin Manurung selaku Ketua Tim Reses menyebutkan paparan Gubsu akan menjadi masukan bagi pemerintah.
Politisi Nasdem ini meyakinkan Gubsu kalau hasil reses Komisi VI akan disampaikan langsung ke pemerintah, khususnya mitra kerja yang terkait Komisi VI.(SS)